Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggelar diskusi dengan perwakilan pengurus Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) serta Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta) di Kantor Kemenkop UKM (25/1).
Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para pelaku usaha warteg dan pedagang kaki lima akibat pandemi Corona.
Menurut Ketua Kowantara, Mukroni tercatat hampir separuh dari pedagang warteg memilih untuk pulang ke kampung halaman karena permintaan yang terbatas dan berimbas pada turunnya pendapatan. Meski demikian, ia membantah isu yang beredar soal 20 ribu warteg gulung tikar dan menyatakan bahwa angka tersebut tidaklah benar.
“Tidak semua warteg atau pedagang kaki lima punya pendapatan dan kapasitas yang sama, sehingga perlu didata,” terang Puji dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).Lebih lanjut, Mukroni berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mendata seluruh pelaku usaha warteg agar mendapatkan gambaran utuh terkait kondisi sebenarnya. Sebab, dikatakan Puji Hartoyo selaku perwakilan dari Pandawakarta, tidak semua warteg atau pedagang kaki lima memiliki kondisi yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya menegaskan bahwa warteg adalah salah satu usaha rakyat yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Eddy juga sepakat jika data menjadi langkah pertama yang penting dalam mengukur kebutuhan pelaku usaha makanan tersebut.
“Jika data yang dibutuhkan terkait dengan jumlah warteg yang terdampak bisa dikumpulkan dengan cepat dan tepat, maka proses pemberian bantuan akan cepat disalurkan,” ujar Eddy.
Adapun bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha antara lain melalui Banpres Produktif Usaha Mikro yang sudah berlangsung sejak 2020 silam. Bantuan modal kerja juga dapat diakses melalui koperasi yang dibantu pembiayaannya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) atau akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.
Eddy memaparkan, jika pihaknya mendorong adanya kerja sama dari seluruh stakeholder usaha warung makan dan kaki lima. Sebut saja program bapak asuh yang melibatkan BUMN atau swasta yang dinilai mampu meningkatkan keterampilan SDM sekaligus memberdayakan pelaku usaha. Ataupun menghubungkan dengan akses pasar dalam program sosial mobilisasi makan gratis yang dibiayai pemerintah/swasta.
Dalam rangka mendata sebaran dan status warteg, ia mengatakan jika Kemenkop UKM telah menggandeng sejumlah penyedia platform digital, seperti Wahyoo.
Terkait kerja sama dengan Kemenkop UKM tersebut, Peter Shearer selaku CEO Wahyoo mengatakan, pihaknya selama ini membantu para pelaku usaha warung makan untuk bertransformasi ke ranah digital, meningkatkan standar protokol kesehatan, hingga membantu akses permodalan usaha.
Jihaan Khoirunnisaa – detikFinance