Selasa, Juli 7Selamat datang di Mesin Cah Bagus
Shadow

Informasi

Pajak : UMKM Kini Bisa Belajar Bayar Pajak Lewat Aplikasi

Pajak : UMKM Kini Bisa Belajar Bayar Pajak Lewat Aplikasi

Informasi
Google Indonesia memiliki aplikasi bernama Google Primer untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belajar pajak. Dalam hal ini Google bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelajaran baru seputar pajak. Managing Director Google Indonesia, Randy Yusuf mengatakan terdapat 127 jenis pelajaran berbahasa Indonesia yang tersedia di aplikasi ini. Mulai dari cara untuk belajar bisnis, mengembangkan keterampilan pemasaran digital, hingga baru-baru ini pelajaran soal pajak. "Pada tahun 2017 Google meluncurkan aplikasi seluler bernama Primer. Sekarang Primer sudah mempunyai 127 pelajaran dalam bahasa Indonesia termasuk juga cara memulai bisnis, bikin situs, dan sebagainya. Hari ini kami ingin mengumumkan bahwa pelajaran pajak sudah tersedia di aplikasi Pri...
Support : Ketua MPR Dorong Kalangan Milenial Majukan Dunia UMKM

Support : Ketua MPR Dorong Kalangan Milenial Majukan Dunia UMKM

Informasi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bisnis UMKM terutama di jasa kuliner memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Oleh karenanya, ia menaruh harapan terhadap milenial yang mau bergelut di dunia usaha, khususnya di sektor UMKM sebagai penggerak sektor riil yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Sepanjang Januari-September 2019, Kementerian Perindustrian mencatat bisnis makanan dan minuman mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 5,2 juta orang, dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp 41,43 triliun. Pertumbuhannya stabil di kisaran 7,78% terhadap PDB nasional," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2020). Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (ARDIN Indonesia) ini menilai bisnis makanan dan minuman tak aka...
Bursa : Syarat UKM Bisa Masuk Pasar Modal

Bursa : Syarat UKM Bisa Masuk Pasar Modal

Informasi
Pelaku usaha dengan aset kecil atau biasa disebut usaha kecil menengah (UKM) sudah bisa memperoleh kemudahan masuk pasar modal. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan papan akselerasi. Papan akselerasi merupakan wadah pencatatan baru untuk perusahaan menengah dan kecil yang ingin masuk ke pasar modal. Tentunya untuk masuk pasar modal ini ada syaratnya. Direktur Penilaian Keuangan OJK, I Made bagus Tirthayatra mengatakan ada beberapa syarat untuk calon UKM yang akan menawarkan sahamnya secara umum atau Initial Public Offering (IPO). Pertama, sahamnya telah ditawarkan kepada lebih dari 100 orang atau telah dijual ke lebih dari 50 orang di pasar tunai. Saham itu ditawarkan dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar dan dalam batas waktu 12...
Wabah : Heboh Virus Corona, Bagaimana Nasib Produk Ekspor UKM?

Wabah : Heboh Virus Corona, Bagaimana Nasib Produk Ekspor UKM?

Informasi
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki enggan berkomentar soal dampak kemunculan virus Corona pada dunia UMKM dalam negeri. Teten beralasan pernyataan berkaitan Corona di tangan Menlu. "Terkait Corona dan dunia internasional itu diserahkan Menlu. Jadi saya tidak boleh ngomong," kata Teten saat ditanya wartawan di sela kunjungan ke PT Wisanka, Ceper, Klaten, Senin (3/2/2020) siang. Teten mengatakan soal penjelasan Corona diserahkan Menlu. Jadi wartawan diminta meminta penjelasan ke Menlu. " Ke Menlu, Menlu. Sudah ada koordinasi, saya tidak boleh ngomong," lanjut Teten. Meskipun enggan mengomentari Corona tetapi Teten menilai di tengah perang dagang Cina dan Amerika ada kesempatan baik bagi sektor furniture. Kesempatan terutama dalam meningkatkan ekspor. " Ketika ada pera...
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tambah Beban Usaha

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tambah Beban Usaha

Informasi
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikeluhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali pengusaha. Iuran yang naik hingga dua kali lipat sejak 1 Januari 2020 dinilai akan memberatkan pelaku usaha. "(Kenaikan iuran BPJS) tentu akan menambah beban usaha," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2020). Menurut Adhi, pelaku usaha akan semakin terberatkan dengan tanggungan iuran pegawainya yang perlu dibayarkan. Apalagi penyesuiaan iuran BPJS juga dibarengi dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen. "Ini semakin banyak beban, apalagi UMP naik terus jauh lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN," kata dia. Adhi mengaku khawatir dengan kenaikan iuran BPJS dan UMP akan berdampa...
Peraturan BEI Bagi UKM yang Mau Masuk Bursa

Peraturan BEI Bagi UKM yang Mau Masuk Bursa

Informasi
Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan kesempatan kepada usaha mikro dan kecil (UKM) untuk tercatat di bursa. Hal ini disampaikan I Gede Nyoman Yetna Direktur Penilaian Perusahaan BEI, di BEI Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020). "Buat perusahaan yang kecil dan menengah, kami beri kesempatan dan kami sudah catatkan kemarin. Ada pencatatan khusus untuik UKM dipapan akselerasi," kata Nyoman. Namun demikian, Nyoman menyebut pencatatan dan sistemnya tidak sama dengan saham - saham yang berasal dari perusahaan besar. "Kami dagangkan di board yang berbeda, jadi peraturan pencatatan berbeda, perdagangan berbeda dan pengawasannya juga berbeda," jelas Nyoman. Menurut Nyoman sistem yang berbeda diaplikasikan kepada saham UKM dilakukan untuk melindungi Investor. Ada kode khusus untuk s...
Apa Manfaat QR Code (QRIS – QR Code Indonesian Standard)

Apa Manfaat QR Code (QRIS – QR Code Indonesian Standard)

Informasi
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan QR Code? QR Code merupakan serangkaian kode yang memuat data atau informasi identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. Sejatinya, ada dua jenis mekanisme transaksi menggunakan QR Code, yaitu Merchant Presented Mode (MPM) di mana pembeli memindai QR Code milik penjual dan Customer Presented Mode (CPM) di mana penjual yang memindai QR Code milik pembeli. MPM Static cocok untuk usaha kecil dan mikro sedangkan MPM Dynamic cocok untuk usaha menengah dan besar. Sedangkan CPM cocok untuk usaha menengah dan besar sebagai komplemen model pembayaran non-tunai yang telah ada. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan QR Code, salah satunya ...
Toko Online Diwajibkan Punya Izin Usaha, Teten: UMKM Akan Dimudahkan

Toko Online Diwajibkan Punya Izin Usaha, Teten: UMKM Akan Dimudahkan

Informasi
Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Teten Masduki mengaku telah mempersiapkan UMKM dalam menghadapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Untuk diketahui, dengan diberlakukannya PP 80/2019 ini maka seluruh pelaku usaha termasuk UMKM yang menggunakan platform digital wajib mendaftarkan izin usahanya kepada pemerintah. "UMKM ini sudah kita mulai persiapannya, jadi kita mulai biasakan mereka menggunakan pembiayaan perbankan, harus sudah mulai dalam bentuk badan usaha, koperasi, hingga PT (Perseroan Terbatas)," ungkap Teten ditemui di SMESCO Tower, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019). Selain itu, menurut Teten, pihaknya juga akan membangun koordinasi dengan pelaku e-commerce demi mem...
Pemerintah : Persiapkan Aturan Upah Khusus Buat UMKM

Pemerintah : Persiapkan Aturan Upah Khusus Buat UMKM

Informasi
Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru terkait skema pengupahan khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, ke depan upah UMKM tak akan lagi disamaratakan dengan sistem pengupahan bagi tenaga kerja perusahaan besar yang berskala nasional apalagi multinasional. "Ini sudah menjadi bagian yang diusulkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, di mana memang harus ada pengupahan khusus tentang UMKM ini," kata Teten ditemui di Smesco Tower, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019). Alasannya, kata Teten, skema pengupahan yang berlaku saat ini dianggap memberatkan kalangan pengusaha di sektor UMKM. Sebab, kekuatan permodalan usaha kecil berada jauh di bawah perusahaan nasional dan multinasional tersebut.Terk...
Gara-gara Pajak, Banyak UMKM Kopi Enggan Jadi Badan Usaha

Gara-gara Pajak, Banyak UMKM Kopi Enggan Jadi Badan Usaha

Informasi
Indonesia dikenal dengan keanekaragaman kopi, bukan hanya kopi robusta atau arabika semata. Bahkan, kopi Indonesia sudah terkenal di mancanegara dan berbanding lurus dengan permintaan ekspor kopi. Namun, keadaan tersebut tidak sebanding dengan jumlah Usaha Kecil dan Menengah ( UMKM) kopi yang menjadikan dirinya sebuah badan usaha. Gara-gara Pajak, Banyak UMKM Kopi Enggan Jadi Badan Usaha Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, banyak UMKM kopi yang enggan menjadikan dirinya menjadi sebuah badan usaha karena beberapa hal, antara lain soal mahalnya pajak dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Karena selama ini yang saya lihat, UMKM enggak berani buat punya badan usaha. Kenapa? Dikejar pajak. Dan lagi KUR, 22 persen lho KUR untuk UKM," kata AAGN Puspayoga di...
Klik untuk mulai WA
Hallo !!! Ada yang bisa dibantu
Hallo !!! Ada yang bisa dibantu
Klik tombol panah kirim untuk memulai...